Kebijaksanaan Pemerintah

Nama: Agnestasia

Kelas : 1EB21

NPM : 20211323

Tugas Softskill minggu 12

Kebijaksanaan Pemerintah

·        Kebijakan Moneter

·        Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.

Ada 2 kebijakan moneter yaitu :

* Kebijakan Moneter Ekspansif

Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar.

* Kebijakan Moneter Kontraktif

Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya :

- Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah.

- Diskonto

Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.

- Rasio Cadangan Wajib

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.

·        Kebijakan fiskal

·        Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :

* Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.

* Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:

- Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

- Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

- Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

·        Kebijakan Fiskal dan Moneter Sektor Luar Negeri

·        Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.

Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).

Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).

Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan  inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.

Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.

Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian

Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).

Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.

Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.

·        Sumber:

·        http://fadilfadilblogspotcom-alpachino.blogspot.com/2011/04/kebijakan-fiskal-dan-moneter-sektor.html

·        http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/04/kebijakan-fiskal.html

·        http://dahlia-lya.blogspot.com/2012/03/bab-11-12-kebijaksanaan-pemerintah.html

Kebijakan Pemerintah

Nama : Agnestasia

Kelas: 1EB21

NPM : 20211323

Tugas Softskill minggu 11

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Periode selama 1966-1969

Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan, serta penekanaan tingkat inflasi dari 650% - 10%

Kebijakan Pelita I

Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.

2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.

dengan sasaran pokoknya yaitu;

·                   Kestabilan haga bahan pokok

·                   Peningkatan nilai ekspor

·                   Kelancaran impor

·                   Penyebaran barang di dalam negeri

Kebijakan Pelita II

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di talah bangun mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)

 .

Kebijakan Pelita III

Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. kebijakan-kebijakan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini adalah:

·         Paket Januari 1982

·         Paket kebijaksanaan imbal beli

·         Kebijaksanaan Devaluasi 1983

Kebijakan Pelita IV

Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.

Kebijakan Pelita V

Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.

Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama.

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.

Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar Negeri

Kebijakan Menekan Pengeluaran

dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Memindahkan Pengeluaran

Dengan cara

1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.

2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi

Kebijakan Subsidi BBM

Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.

Sumber:

http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

www.oocities.org/winuardi/BBM.doc

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

http://www.scribd.com/03102009/d/24616247-Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru

http://staffsite.gunadarma.ac.id/mukhyi/index.php?stateid=download&id=27134&part=files(DR. MOHAMMAD ABDUL MHUKYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA)

http://herdy92.wordpress.com/2012/04/13/kebijakan-pemerintah/

Pertumbuhan Ekonomi

Artikel Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi

Setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi (Product Domestic Product/PDB) Indonesia tahun 2010 sebesar 6.1 persen, beragam analisis muncul. Setidaknya di harian Kompas cetak ada tiga artikel membahas pertumbuhan tersebut. Ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika mengemukakan tiga pendapatnya. Pertama, sektor pertanian yang menyerap 41 persen tenaga kerja hanya tumbuh 2.9 persen, jauh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Kedua, sektor jasa/non tradable yang menyerap sedikit tenaga kerja tumbuh lebih cepat sehingga meningkatkan kesenjangan. Ketiga, terjadi disindustrilisasi (pertumbuhan sektor manufaktur selalu lebih rendah dari rata-rata nasional). Pengamat pasar modal, Yanuar Rizki berpendapat pertumbuhan didominasi oleh konsumsi orang kaya dan gagal menggerakkan perekonomian karena konsumsi dibelanjakan untuk barang-barang impor. Wartawan Kompas, Orin Basuki menggaris bawahi dominasi jawa yang menyumbang 58% PDB dan investasi riil masih terpusat di jawa.

Sebenarnya, komposisi pertumbuhan 2010 tidak bisa dikatakan gagal mengatasi masalah pengangguran ataupun meningkatkan kesenjangan. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar setelah pertanian adalah perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 22.5 juta pekerja atau sekitar 22% dari total pekerja. Sektor ini tumbuh 8.7%, jauh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan nasional dan tentunya berkontribusi positif terhadap pemerataan dan penurunan angka pengangguran. Sehingga secara keseluruhan, pengaruh pertumbuhan semua sektor terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dianalisa secara langsung dan memerlukan pengumpulan data lebih lanjut.

Lebih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya adalah fenomena yang lazim ditemui dalam sejarah pembangunan ekonomi di negara-negara besar yang berhasil berrubah menjadi negara maju, khususnya negara-negara di asia timur. Pertanian memiliki absolute input constraint yaitu lahan pertanian, sehingga dalam suatu titik, penambahan input akan menghasilan tambahan output yang lebih rendah.

Belajar dari pengalaman Jepang (negara lain di kawasan seperti Korea & Taiwan memiliki pola yang hampir sama), menurut hemat saya, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia hanya bisa diatasi dengan mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian. Data empiris hampir seluruh perekonomian dunia menunjukan bahwa rasio total gaji dengan output (labor share to output ratio) adalah tetap, jika jumlah pekerja sektor pertanian turun, maka pendapatan per pekerja di sektor pertanian akan naik lebih cepat walaupun pertumbuhan sektor pertanian relative lambat. Tentunya ini merupakan program besar nasional yang tidak hanya melibatkan kebijakan ekonomi, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan.

Jepang saat ini berhasil menjadi negara maju sekaligus negara yang paling merata tingkat pendapatanya. Kunci sukses Jepang ini terletak pada keberhasilannya mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian. Grafik dibawah menggambarkan bahwa pada tahun 1956, jumlah pekerja di sektor pertanian di Jepang hampir sama dengan kondisi Indonesia saat ini yaitu mencapai 35%. Di puncak keemasan ekonomi Jepang di awal 90an, jumlah pekerja sektor pertanian Jepang turun menjadi hanya sekitar 6%. Walaupun pemerintah Jepang telah memberikan subsidi besar di sektor pertanian (bisa dilihat dari meningkatnya jumlah modal yang digunakan di sektor pertanian di grafik c), rata-rata gaji pekerja di sektor pertanian hanya 20% dari rata-rata gaji sektor lainnya. Bayangkan besarnya ketimpangan jika tidak ada perpindahan pekerja sektor pertanian.

Sumber: http://tharycute.blogspot.com/2011/03/tugas-perekonomian-indonesia-artikel.html