Blogger Backgrounds

Rabu, 14 Desember 2011

Koperasi Nelayan Terlibat Impor Ikan

Kehadiran ikan impor di dalam negri semakin sulit di kendalikan karena telah melibatkan koprasi nelayan. Koprasi yang seharusnya mengurusi nasib nelayan malah ikut terlibat dan berperan dalam rantai bisnis impor ikan. Impor ikan oleh koprasi ini, antara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha pengolahan ikan.

Keterlibatan koprasi ini, menurut ketua umum Koprasi perikanan Indonesia Wibisono Wiyono, yang dihubungi dari Indramayu, Jawa Barat, sebagai hal yang wajar. Koprasi sebagai agen untuk ekspor ikan sudah lazim. Kini saatnya Koprasi terjun sebagai agen impor ikan.

Harga produk perikanan lokal hingga kini belum bisa bersaing dengan priduk impor. Sementara itu, industri pengolahan ikan berpkir ekonomis untuk pemenuhan bahan baku dan masr ekonomis untuk pemenuhan bahan baku dan masrakat berkepentingan mengkonsumsi ikan olahan dengan harga terjangkau. “Kita logis saja. Kalau ada kegiatan usaha pengolahan butuh bahan baku, sedangkan bahan baku di dalam negri mahal,impor kan perlu ditempuh menurutnya.

Keterlibatan koprasi dalam kegiatan ikan impor juga di ungkapkan oleh wakil ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia kota Medan bidang perekonomian Abdul Rahman. Dikatakan sedikitnya ada dua metode perdagangan ikan impor, yaitu lewat jaringan pengusaha dan lewat koprasi pedagang ikan kecil di belawan, Sumatra Utara

“ Biasanya pedagang besar akan menelepon pengusaha minta dikirim kalau ada ikan impor masuk misalnya 10 kotak lalu sopir akan mengantar ke pemesan ikan itu. Kemudian diecerkan kembali ke pedagang kecil. Model kedua adalah melalui koprasi pedagang ikan di Belawan. Koprasi mendapat potongan khusus 5 hingga 10 % dari pengusaha.

Ketua koprasi perikanan laut Mina sumitra Indramayu Ono Surono menyatakan, keterlibatan koprasi nelayan dalam kegiatan ekspor impor ikan adalah keliru. Mereka seharusnya Fokus pada bisnis utamanya yakni pemberdayaan dan pembinaan nelayan untuk meningkatkan produsi ikan.

Sumber: Ekonomi Perikanan. Kompas, 9 Desember 2011

Fokuskan Bisnis Pada Manajemen Stok

Stabilitas harga menjadi Faktor Kunci

Prduksi buah dan sayur tidak sepanjang tahun, sementara kebutuhan konsumsi harus di penuhi setiap saat. Keduac komuditas itu termasuk barang yang mudah rusak. Karena itu pemerintah harus Fokus dalam manajemen stok sebagai bagian strategi pasar.

Manajemen stok yang baik dengan cara membangun infrastuktur dalam bentuk gudang dan ruang pendingin, juga akan memudahkan petani mengakses pasar dan sekaligus menjamin sabilisasi harga pada petani.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Raksasari, Desa Raksasari, Kecamatan taraju Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Yani di Tasikmalaya Jawa Barat , selama ini pemerintah selalu beralasan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan holtikultura.

Namun, Keadaan itu terjadi akibat minimnya campur tangan pemerintah dalam menyediakan akses pasar. Semua Gabungan Kelompok Tani Raksasari inilah petani cabai merah hibrida.

Ia mencontohkan nasib petani cabai merah di sentra cabai Tasikmalaya, Wonosobo dan Magelang. Minimnya akses pasar saat ini sangat mempengaruhi harga jual cabai.

Hal itu sering sekali mempengaruhi psikologis petani karena biasanya modal yang dibutuhkan oleh tanaman holtikultura sangat tinggi. Untuk menanam, satu hektar cabai biasanya dibutuhkan modal 60 juta.

“ Kalau sudah rugi biasanya petani enggan atau berhenti menanam karena biaya tanam sangat besar. Akibatnya persediaan cabai di pasaran menjadi berkurang. Alasan ini biasa digunakan pemerintah untuk melakukan impor. Katanya

Direktur Jendral Holtikultura Hassanuddin Ibrahim mengakui bahwa manajemen stok buah dan sayur belum bagus. Infrastruktur seperti gudang dan pendingin dalam skala besar di sentra produksi buah dan sayur juga belum banyak tersedia.

Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Tasikmalaya Sony Prayitna mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tanaman holtikultura, khususnya komuditas export

Hal ini bertujuan agar para petani memiliki produk berkualitas dan berstandar pasar internasional.

Sumber: Ekonomi Bisnis Pasar. Kompas 6 Desember 2011

CARA MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Mengatasi Penyebab dan Dampak Krisis Ekonomi Global masih menjadi berita hangat tanpa melewati satu hari pun dalam bulan-bulan terakhir ini. Berbicara krisis ekonomi adalah bukan berbicara tentang nasib 1 (satu) orang bahkan lebih dari itu semua karena ini menyangkut nasib sebuah bangsa. Berbagai argument dan komentar pun dilontarkan di berbagai media yang selalu memojokkan pemerintahan Yudhoyono dan BI (Bank Indonesia) Di salah satu media menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono menyampaikan langkah untuk menghadapi masalah tersebut. Langkah- langkah di antaranya:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

2. Memanfaatkan peluang perdagangan internasional

3. Menyatukan langkah strategis Pemerintah dengan Bank Indonesia (BI)

4. Menghindari politik non partisan untuk menghadapi krisis.

Kedengarannya memang masuk akal tapi untuk menghadapi krisis itu bukanlah semata adalah tugas pemerintah dan Bank Indonesia tapi badai krisis ini perlu dihadapi bersama denan cara masayarakat turut berperan aktif jangan sampai seprti kejadian Krisis Ekonomi Global ke II ini lebih dahsyat meluluh-lantakkan Perekonomian Indonesia seperti yang telah terladi pada Badai Krisis Moneter Ke I di Era Soeharto.

Sadar atau pun tidak sadar Akibat Krisis Ekonomi Global kali in sudah sangat jauh merambah dalam berbagai strata masyarakat. Dimana-mana pengangguran semakin bertambah ,pendapatan perkapita drastis menurun karena beberapa industri mulai mengurangi tenaga-kerja atau mulai meliburkan tenaga kerja tanpa batas waktu. Seiring dengan hal itu investor-investor lokal dan Asing pun mulai menarik saham dalam industri-industri di Indonesia. Dari kejadian kejadian itu akan menjadikan peluang untuk Angka Kriminalitas akan melonjak naik Grafiknya di tanah air belum lagi kasus-kasus korupsi terbaikan karena bangsa ini telah disibukkan dengan masalah yang lebih di prioritaskan sehingga dengan bebasnya para koruptor meneruskan aksinya ditiap jenjang.

Memang sangat Ironis di satu sisi Indonesia yang dikenal sebagai negara Agraris tapi disisi lain beberapa item bahan pokok masih mengandalkan hasil import dari negara tetangga. Ini mungkin salah satu kelemahan dari bangsa kita bahkan diri kita yang sebagai rakyat yang kurang berusaha secara profesional dalam mengelola asset-asset yang dimiliki oleh Indonesia. Lihat saja kekayaan Alam Indonesia mulai dari hasil laut belum dapat dikelola dengan baik karena Fasilitas-fasilitas nelayan kurang memadai sehingga negara-negara lain meraup keuntungan dari hasil menangkap hasil laut dengan cara yang tidak fair/legal. Belum lagi persediaan minyak yang semakin lama semakin menipis serta Tambang-tambang Emas yang masih dikuasai negara asing. Jadi sangat disayangkan Punya Harta yang sangat berlimpah ruah tapi tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh bangsa ini.

Jadi memang pas ketika masyarakat mengatakan bahwa Krisis ekonomi global telah terjebak pada sistem kapitalisme internasional sehingga sampai saat ini sepertinya tak ada persiapan jelas menghadapi krisis keuangan global yang berawal dari runtuhnya industri keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka yang krisis kita yang ”hancur-hancuran” seperti pada bursa saham anjlok sehingga menghentikan operasionalnya.

Kesimpulannya Indonesia belum siap menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global yang di motori oleh Negara Super Power itu. Mungkin dari beberapa uraian diatas dapat memberi gambaran bahwa kita punya potensi menghadapi krisis ini jika kita meningkatkan kesadaran sebagai masyarakat indonesia termasuk element pemerintah berikut departement terkait untuk meningkat pengelolaan sumber daya secara profesional sehingga bangsa ini menjadi produktif dalam penyediaan hasil bumi dan dapat mandiri serta terbebas sebagai negara importir bahan pangan dan minyak bumi terbesar yang akan membalikkan keadaan menjadi negara Pengekspor terbesar kedepannya.

Sumber:http://wordpress.com

CARA MENGATASI INFLASI

Penyebab terjadinya inflasi yang pada awalnya diyakini oleh pihak Bank Indonesia dan Bappenas karena kenaikan harga minyak dunia dan `subprime mortgage` yang terjadi di Amerika Serikat, ternyata dihantam pula oleh kenaikan harga pangan. Gejolak perekonomian dunia yang berujung pada inflasi sesungguhnya mulai tampak saat pendapatan per kapita Amerika Serikat mulai turun. Namun sayangnya para ekonom di tanah air banyak yang tidak menyetujuinya tanda-tanda itu. Salah satu sumber mngatakan beberapa cara ubtuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Diantaranya adalah :

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal agar mata uang indonesia tidak terlalu rendah dibandingkan negara lain.

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:

• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga yang bertujuan mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tingat inflasi.

• Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka, biasa disebut dengan kebijakan uang ketat, dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

• Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:

• Menghitung dam mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga antara pengeluaran dan pendapatan dapat diseimbangkan agar tidak terjadi tingkat inflasi yang tinggi.

• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan berkurang jumlah pendapatan masyarakat, sehingga apabila pendapatan berkurang akibat potongan pajak sehingga dapat berkurang pula tingkat konsumsi dan daya beli mas, sehingga apabila pendapatan berkurang akibat potongan pajak sehingga dapat berkurang pula tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat sehingga berkurangnya inflasi

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:

• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar.Sehingga bila BBM naik maka keinginan masyarakat untuk membeli barang mewah berkurang

• Menekan tingkat upah.
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli / menambah keinginan dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang(Surplus) secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.

• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau operasi pasar yang dilakukan pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan.

• Penanggulangan inflasi yang sangat tinggi ditempuh dengan cara melakukan pemotongan nilai mata uang.disebut dengan Kebijakan sanering antara lain:

· Penurunan nilai uang

· Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.

• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.

• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

Sumber: http//www.wikipedia.or.id